Yang Dimaksud Pengertian Tagihan Pajak Serta Dasar Penagihan Pajak

Pengertian Tagihan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 perihal daerah dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi Nama Baik Penan...

A+ A-
Surat Keputusan keberatan yaitu surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6.  Putusan Banding
Putusan Banding yaitu putusan tubuh peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.


Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif
Dengan adanya self assessment, telah diberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja atau dengan banyak sekali alasan tidak  melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak.

Menurut Erly Suandy  Penagihan pajak sanggup dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
1. Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan  dengan memakai surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar pemanis (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang  menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.
2.  Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan    pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.”
Kaprikornus surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar pemanis dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Biaya Penagihan
Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak yang diharapkan biaya untuk membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait  dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini menciptakan munculnya biaya penagihan pajak yang harus ditagihkan oleh pelaksana penagihan pajak di mana besarnya diubahsuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Setidaknya ada lima jenis biaya penagihan pajak, berdasarkan Siahaan dan Marihot, yaitu:
1. Biaya pelaksanaan ataupenyampaian Surat Paksa, yang mencakup biaya harian dan biaya perjalanan Jurusita Pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk  setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita Pajak ketika penyampaian kepada Wajib Pajak.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang mencakup biaya harian dan biaya perjalanan Jurusita Pajak dan dua orang saksi yang harus hadir dalam proses penyitaan  guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak. Biaya ini diperuntukan untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan Surat Paksa.
3. Biaya pencegahan dan biaya penyandraan.
4. Biaya pelaksana lelang yang mencakup biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lain, biaya lain yang berafiliasi dengan lelang.
5. Biaya yang timbul alasannya yaitu penjualan biaya sitaan yang dilakukan tidak secara lelang. Umumnya, biaya penagihan pajak akan dibayarkan terlebih dahulu oleh negara dalam rangka pelaksanaan kiprah Jurusita Pajak. Selain itu, semua biaya penagihan pajak yang dikeluarkan akan diperhitungkan dan ditambahkan pada pajak yang terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak harus melunasi pokok pajak, hukuman bunga penagihan pajak, dan semua biaya penagihan pajak. Besarnya biaya penagihan pajak sanggup diubah oleh Pejabat berwenang sesuai perkembangan kondisi perekonomian nasional.

Related

pengertian 3116032596413429916

Technology

Hot in weekRecentComments

Hot in week

Recent

Comments

item