Yang Dimaksud Pengertian Demokrasi

Berdasarkan sejarah ketatanegaraan, konsep demokrasi yang dianut Indonesia  sebagai negara kesatuan  mempunyai corak  sendiri-sendiri pada setiap rezim yang berbeda. Pada masa rezim Soekarno hingga rezim Megawati, sistem demokrasi yang dipakai  dalam pemilu masih menggunakan  sistem pemilihan demokrasi  representative.  Artinya kecenderungan  sistem ini didominasi oleh  sistem  indirect democration, sehingga kekuasaan dalam pengambilan kebijakan terpusat pada forum legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sistem tersebut dianggap masih mempunyai kelemahan, lantaran dalam sistem ini sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan, menyerupai Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme (KKN) serta  penyalahgunaan di masing-masing pusat kekuasaan. Soekarno pada masa kepemimpinannya memakai istilah demokrasi terpimpin dan Soeharto tidak kalah memakai istilah demokrasi Pancasila. Istilah-istilah tersebut tentu mempunyai nilai-nilai pandangan gres demokrasi yang ideal, namun pada penerapannya malah didominasi oleh kekuasaan-kekuasaan  yang merugikan, sehingga roh dari demokrasi tidak pernah terealisasikan secara nyata.

Pada masa  diangkatnya B.  J. Habibie menjadi  presiden yang menggantikan Soeharto tahun 1998, semangat  demokrasi yang semula ditutup-tutupi mulai dibuka seluas-luasnya, salah satunya  yaitu mengenai kebijakan otonomi daerah.  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  otonomi daerah  melalui  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemda dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perihal Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat dan Daerah,  yang kemudian  telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014  perihal Pemerintahan Daerah dan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Perubahan Undang-Undang  pemerintahan daerah  di Indonesia kuat terhadap  sistem pemerintahan  yang semula  tersentralisasi menjadi desentralisasi. Melalui kebijakan tersebut, dibutuhkan sanggup memberikan  ruang gerak bagi  pemerintah kawasan dalam  mengelola kawasan baik dibidang politik, keuangan kawasan maupun pemanfaatan sumber daya daerah.

Penerapan demokrasi di  Negara berkembang menyerupai Indonesia, merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan secara konsisten dan utuh. Hal itu disebabkan lantaran demokrasi  sebagai sebuah konsep lahir dari keinginan  insan yang bermanfaat untuk merumuskan kehidupan yang  ideal,  dan menuju kesejahteraan.  Keberhasilan demokrasi di sebuah negara  sanggup terwujud apabila  dalam  penyelenggaraan pemerintahan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Menurut  World Bank, tata kepemerintahan yang baik  didefinisikan sebagai suatu  penyelenggaraan manajemen pembangunan yang  solid dan  bertanggung jawab yang sejalan  dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan  pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta  penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya acara perjuangan (Mardiasmo 2002:18).