Yang Dimaksud Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi kawasan berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti se...
https://tutorialcarapintar.blogspot.com/2019/02/yang-dimaksud-pengertian-otonomi-daerah.html
Otonomi kawasan berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapatdikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan kawasan ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah.
Otonomi daerah dipandang sebagai suatu tuntutan yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan supaya harmonis dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut James W. Fesler sebagaimana ikutip J. Kaloh, otonomi kawasan bukanlah tujuan tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka otonomi daerah sebagai instrument bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, kiprah serta masyarakat, dan peningkatan daya saing kawasan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu kawasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Encyclopedia of Social Science dalam Sarundajang, dijelaskan bahwa:
Otonomi dalam pengertian orisinal ialah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Makara ada 2 hakikat dari otonomi yakni the legal self sufficiencydan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi kawasan berarti self govermentatau the condition of living under one’s own laws. Makara otonomi kawasan ialah kawasan yang memiliki legal self sufficiencyyang bersifat self govermentyang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitikbertakan aspirasi daripada kondisi”.
I Gde Pantja Astawa menjelaskan “Esensi otonomi ialah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan”.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang berpengaruh untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. “Pemerintahan kawasan Provinsi, Daerah, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan” (Pasal 18 ayat (2)). Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Pemerintahan kawasan menjalankan otonomi seluas-luanya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Pemerintahan kawasan berhak memutuskan peraturan kawasan dan peraturan-peraturan lain untuk melakukan otonomi dan kiprah pembantuan”.
UU Pemda, definisi Otonomi kawasan sebagai berikut:”Otonomi Daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
UU Pemda juga mendefinisikan Daerah otonom sebagai berikut: “Daerah Otonom, selanjutnya disebut sebagai kawasan ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”.
Menurut Heseel Nogi S, otonomi kawasan merupakan perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang mempunyai hubungan akrab dengan desentralisasi. Hubungan antara otonomi kawasan dan desentralisasi berdasarkan Mahfud MD, yaitu desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah kawasan untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan hingga pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sedangkan otonomi kawasan ialah wewenang yang dimiliki oleh kawasan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.
“CW. Van der Pot dalam M. Laica Marzuki memahami konsep otonomi kawasan sebagai eigen huishounding (menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi kawasan merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri.”
I. Nyoman Sumaryadi mengemukakan bahwa otonomi kawasan pada hakikatnya adalah:
1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu kawasan otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkaldan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan pada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan budi sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban kawasan sendiri, maka hal itu dikembalikan kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, kawasan tidak sanggup menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah dihentikan mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga kawasan lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Konsep otonomi, berdasarkan Ismail Suny dalam Ni'matul Huda ada lima tingkatan, yaitu:
a. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Indonesia merupakan teladan negara yang menganut otonomi terbatas. Meski didalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik dimana memperlihatkan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat.
b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh sebab itu, sangatlah diharapkan pengaturan ihwal perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diharapkan supaya pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
c. Negara quasi federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini ialah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk memilih berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
d. Negara federal dengan pemerintahan federal, menyerupai negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
e. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi kalau pemerintah pusat tergantung pada goodwill (Kemauan baik) negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota commonwealth (Persemakmuran).
I. Nyoman Sumaryadi “Tujuan pemberian otonomi kepada kawasan ialah untuk memungkinkan kawasan yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan”.
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memperlihatkan kesempatan dan keleluasaan kepada kawasan untuk menyelenggarakan otonomi. Dalam tataran yuridis-normatif, Undang-Undang Dasar 1945 telah memilih konsep Indonesia sebagai Eenheidstaatsehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya kawasan yang bersifat staatjuga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (6) telah memberikan pengertian tentang otonomi daerah, yaitu “Hak, wewenang, dan kewajiban kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum otonomi kawasan mempunyai unsur-unsur antara lain:
1. Mempunyai kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah kawasan untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya;
2. Kebebasan atau kewenangan tersebut ialah pemberian dari pemerintah pusat sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki;
3. Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kawasan bertujuan untuk memperlihatkan akomodasi dalam pemanfaatan potensi lokal demi kesejahteraan rakyat.
Hari Sabarno menjelaskan bahwa pembentukan kawasan otonomi di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu:
a. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada kawasan selayakya dalam negara penggalan pada negara yang berbentuk federal;
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional;
c. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk ratifikasi pemerintah pusat pada pemerintah kawasan dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing”.
Sarundajang, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penyeleggaraan pemerintahan daerah, meliputi:
a) Digunakannya asas dekonsentrasi, desentralisasi dan kiprah pembantuan;
b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan lingkaran yang dilaksanakan di kawasan kabupaten dan kawasan kota; dan
c) Asas kiprah pembantuan yang sanggup dilaksanakan di kawasan provinsi, kawasan kabupaten, kawasan kota dan desa.
Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melakukan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak sanggup berprakarsa membuat peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula.
Pasal 1 angka 8 UU Pemda, “Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.
Menurut Laica Marzuki dalam Andi Gadjong , menyatakan: Dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastieatau delegative van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melakukan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya sebab instansi bawahan melakukan kiprah atas nama pemerintah pusat.
Koesoemahatmadja dalam I Nyoman Sumaryadi (2005: 24), menyebutkan bahwa “secara etimologis, pengertian desentralisasi berasal dari bahasa Latin De= lepas, dan Centrum = pusat; desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang menerima awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat”.
Pasal 1 angka 7 UU Pemda, “Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
”Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari Pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri”.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan kawasan otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada fatwa bahwa selalu terdapat banyak sekali urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Melalui sistem desentralisasi negara mengakui sekaligus memperlihatkan kewenangan, kekuasaan dan sumber daya kepada kawasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Pasal 1 angka 9 UU Pemda, “Tugas Pembantuan ialah penugasan dari Pemerintah kepada kawasan dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan kiprah tertentu”.
Di dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara memilih urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.
Pemberian otonomi luas kepada kawasan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan kiprah serta masyarakat. Andi Gadjong, menjelaskan bahwa, “Dengan adanya pemberian otonomi luas, kasatmata dan bertanggung jawab, maka pemahaman otonomi yang luas disini memperlihatkan arti bahwa kawasan secara leluasa mengurus rumah tangganya sendiri, baik secara politik, lokal, kemandirian manajemen pemerintahan kawasan maupun keuangannya”.
Di samping itu melalui otonomi luas, kawasan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman kawasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan intinya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pmerintahan tidak sanggup dikenali jumlahnya”.
Sarundajang, menjelaskan “Kewenangan otonomi luas ialah keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Di samping itu keleluasaan otonomi meliputi pula kewenangan yang utuh dan lingkaran dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. I Gde Panjta (2008: 55), menjelaskan: Otonomi kasatmata ialah keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara kasatmata ada dan diharapkan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi bertanggungjawab ialah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuesi pemberian hak dan kewenangan kepada kawasan dalam wujud kiprah dan kewajiban yang harus dipikul oleh kawasan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan kawasan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Agar bisa menjalankan perannya, kawasan diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip otonomi kawasan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti kawasan diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk membuat kebijakan kawasan untuk memberi pelayanan, peningkatan kiprah serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia ialah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara ialah tunggal, tidak tersebat pada negara-negara penggalan menyerupai dalam negara federal atau serikat. Karena itu, intinya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan ialah sentralisasi atau penghalusannya dekosentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh.
Dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ihwal Pemeritahan Daerah memperlihatkan Negara Indonesia menganut asas otonomi dan kiprah pembantuan. Otonomi kawasan mempunyai kaitan akrab dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan kata lain, kawasan otonom di bentuk berdasarkan asas desentralisasi. Sistem desentralisasi dipahami sebagai pendelegasian sebagian otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan sebagian wewenang pada daerah) atau devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuat budi dan pengendalian atas sumber daya kepada daerah, serta desentralisasi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.
Otonomi daerah dipandang sebagai suatu tuntutan yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan supaya harmonis dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Menurut James W. Fesler sebagaimana ikutip J. Kaloh, otonomi kawasan bukanlah tujuan tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka otonomi daerah sebagai instrument bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, kiprah serta masyarakat, dan peningkatan daya saing kawasan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu kawasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Encyclopedia of Social Science dalam Sarundajang, dijelaskan bahwa:
Otonomi dalam pengertian orisinal ialah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Makara ada 2 hakikat dari otonomi yakni the legal self sufficiencydan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi kawasan berarti self govermentatau the condition of living under one’s own laws. Makara otonomi kawasan ialah kawasan yang memiliki legal self sufficiencyyang bersifat self govermentyang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih menitikbertakan aspirasi daripada kondisi”.
I Gde Pantja Astawa menjelaskan “Esensi otonomi ialah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan”.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang berpengaruh untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. “Pemerintahan kawasan Provinsi, Daerah, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan kiprah pembantuan” (Pasal 18 ayat (2)). Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, “Pemerintahan kawasan menjalankan otonomi seluas-luanya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Pemerintahan kawasan berhak memutuskan peraturan kawasan dan peraturan-peraturan lain untuk melakukan otonomi dan kiprah pembantuan”.
UU Pemda, definisi Otonomi kawasan sebagai berikut:”Otonomi Daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
UU Pemda juga mendefinisikan Daerah otonom sebagai berikut: “Daerah Otonom, selanjutnya disebut sebagai kawasan ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”.
Menurut Heseel Nogi S, otonomi kawasan merupakan perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang mempunyai hubungan akrab dengan desentralisasi. Hubungan antara otonomi kawasan dan desentralisasi berdasarkan Mahfud MD, yaitu desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah kawasan untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan hingga pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, sedangkan otonomi kawasan ialah wewenang yang dimiliki oleh kawasan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.
“CW. Van der Pot dalam M. Laica Marzuki memahami konsep otonomi kawasan sebagai eigen huishounding (menjalankan rumah tangganya sendiri). Otonomi kawasan merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri.”
I. Nyoman Sumaryadi mengemukakan bahwa otonomi kawasan pada hakikatnya adalah:
1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu kawasan otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkaldan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan pada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan budi sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban kawasan sendiri, maka hal itu dikembalikan kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, kawasan tidak sanggup menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah dihentikan mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga kawasan lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Konsep otonomi, berdasarkan Ismail Suny dalam Ni'matul Huda ada lima tingkatan, yaitu:
a. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Indonesia merupakan teladan negara yang menganut otonomi terbatas. Meski didalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik dimana memperlihatkan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat.
b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh sebab itu, sangatlah diharapkan pengaturan ihwal perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan ini diharapkan supaya pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
c. Negara quasi federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini ialah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk memilih berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
d. Negara federal dengan pemerintahan federal, menyerupai negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
e. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi kalau pemerintah pusat tergantung pada goodwill (Kemauan baik) negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota commonwealth (Persemakmuran).
I. Nyoman Sumaryadi “Tujuan pemberian otonomi kepada kawasan ialah untuk memungkinkan kawasan yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan”.
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memperlihatkan kesempatan dan keleluasaan kepada kawasan untuk menyelenggarakan otonomi. Dalam tataran yuridis-normatif, Undang-Undang Dasar 1945 telah memilih konsep Indonesia sebagai Eenheidstaatsehingga di dalamnya tidak dimungkinkan adanya kawasan yang bersifat staatjuga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (6) telah memberikan pengertian tentang otonomi daerah, yaitu “Hak, wewenang, dan kewajiban kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara umum otonomi kawasan mempunyai unsur-unsur antara lain:
1. Mempunyai kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah kawasan untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya;
2. Kebebasan atau kewenangan tersebut ialah pemberian dari pemerintah pusat sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai hierarki;
3. Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kawasan bertujuan untuk memperlihatkan akomodasi dalam pemanfaatan potensi lokal demi kesejahteraan rakyat.
Hari Sabarno menjelaskan bahwa pembentukan kawasan otonomi di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu:
a. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada kawasan selayakya dalam negara penggalan pada negara yang berbentuk federal;
b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional;
c. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk ratifikasi pemerintah pusat pada pemerintah kawasan dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing”.
Sarundajang, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip penyeleggaraan pemerintahan daerah, meliputi:
a) Digunakannya asas dekonsentrasi, desentralisasi dan kiprah pembantuan;
b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan lingkaran yang dilaksanakan di kawasan kabupaten dan kawasan kota; dan
c) Asas kiprah pembantuan yang sanggup dilaksanakan di kawasan provinsi, kawasan kabupaten, kawasan kota dan desa.
Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melakukan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak sanggup berprakarsa membuat peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula.
Pasal 1 angka 8 UU Pemda, “Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.
Menurut Laica Marzuki dalam Andi Gadjong , menyatakan: Dekonsentrasi merupakan ambtelijke decentralisastieatau delegative van bevoegdheid, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melakukan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya sebab instansi bawahan melakukan kiprah atas nama pemerintah pusat.
Koesoemahatmadja dalam I Nyoman Sumaryadi (2005: 24), menyebutkan bahwa “secara etimologis, pengertian desentralisasi berasal dari bahasa Latin De= lepas, dan Centrum = pusat; desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang menerima awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat”.
Pasal 1 angka 7 UU Pemda, “Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada kawasan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
”Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi ialah pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari Pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri”.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan kawasan otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada fatwa bahwa selalu terdapat banyak sekali urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Melalui sistem desentralisasi negara mengakui sekaligus memperlihatkan kewenangan, kekuasaan dan sumber daya kepada kawasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Pasal 1 angka 9 UU Pemda, “Tugas Pembantuan ialah penugasan dari Pemerintah kepada kawasan dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan kiprah tertentu”.
Di dalam otonomi, hubungan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara memilih urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.
Pemberian otonomi luas kepada kawasan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan kiprah serta masyarakat. Andi Gadjong, menjelaskan bahwa, “Dengan adanya pemberian otonomi luas, kasatmata dan bertanggung jawab, maka pemahaman otonomi yang luas disini memperlihatkan arti bahwa kawasan secara leluasa mengurus rumah tangganya sendiri, baik secara politik, lokal, kemandirian manajemen pemerintahan kawasan maupun keuangannya”.
Di samping itu melalui otonomi luas, kawasan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman kawasan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan intinya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pmerintahan tidak sanggup dikenali jumlahnya”.
Sarundajang, menjelaskan “Kewenangan otonomi luas ialah keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Di samping itu keleluasaan otonomi meliputi pula kewenangan yang utuh dan lingkaran dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. I Gde Panjta (2008: 55), menjelaskan: Otonomi kasatmata ialah keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara kasatmata ada dan diharapkan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi bertanggungjawab ialah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuesi pemberian hak dan kewenangan kepada kawasan dalam wujud kiprah dan kewajiban yang harus dipikul oleh kawasan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan kawasan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Agar bisa menjalankan perannya, kawasan diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip otonomi kawasan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti kawasan diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan untuk membuat kebijakan kawasan untuk memberi pelayanan, peningkatan kiprah serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia ialah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara ialah tunggal, tidak tersebat pada negara-negara penggalan menyerupai dalam negara federal atau serikat. Karena itu, intinya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan ialah sentralisasi atau penghalusannya dekosentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh.
Dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ihwal Pemeritahan Daerah memperlihatkan Negara Indonesia menganut asas otonomi dan kiprah pembantuan. Otonomi kawasan mempunyai kaitan akrab dengan pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan kata lain, kawasan otonom di bentuk berdasarkan asas desentralisasi. Sistem desentralisasi dipahami sebagai pendelegasian sebagian otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan sebagian wewenang pada daerah) atau devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuat budi dan pengendalian atas sumber daya kepada daerah, serta desentralisasi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.
