Yang Dimaksud Pengertian Amdal (Analisis Mengenai Pengaruh Lingkungan )
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Environmental Impact Analysis, telah sec...
https://tutorialcarapintar.blogspot.com/2019/02/yang-dimaksud-pengertian-amdal-analisis.html
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL): RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang
dihasilkan dari kajian ANDAL.
d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL yaitu dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari planning kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam
kajian ANDAL.
Adapun bagi penegak aturan lingkungan, ANDAL, RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL memperlihatkan beberapa manfaat mudah sebagai berikut:
a. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL menjadi alat bukti tentang apakah pemilik serta pengurus acara telah melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup secara baik dan sungguh-sungguh.
b. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga sanggup dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi lantaran faktor kelalaian. Hal ini sanggup terjadi demikian bila pemilik acara sudah melaksanakan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam RKL dan/atau UKL, tetapi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup terjadi juga.
c. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga sanggup dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi lantaran faktor kesenjangan. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik kegiatan berusaha mempergunakan teknologi pencegahan pencemaran yang lebih murah dari apa yang ditetapkan dalam dokumen RKL dan/ atau UKL. Penggunaan teknologi murah dimaksud menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan aturan lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharukan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah dirubah menjadi Undang-Undang wacana Perlindungan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya UUPPLH. UUPPLH tersebut belaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu
aturan disebut kaderwet atau raamwet, alasannya hanya diatur ketentungan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksana.
Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2012 telah memutuskan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:
dihasilkan dari kajian ANDAL.
d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL yaitu dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari planning kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam
kajian ANDAL.
Adapun bagi penegak aturan lingkungan, ANDAL, RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL memperlihatkan beberapa manfaat mudah sebagai berikut:
a. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL menjadi alat bukti tentang apakah pemilik serta pengurus acara telah melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup secara baik dan sungguh-sungguh.
b. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga sanggup dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi lantaran faktor kelalaian. Hal ini sanggup terjadi demikian bila pemilik acara sudah melaksanakan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam RKL dan/atau UKL, tetapi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup terjadi juga.
c. Dokumentasi ANDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL juga sanggup dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan terjadi lantaran faktor kesenjangan. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik kegiatan berusaha mempergunakan teknologi pencegahan pencemaran yang lebih murah dari apa yang ditetapkan dalam dokumen RKL dan/ atau UKL. Penggunaan teknologi murah dimaksud menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan aturan lingkungan yang begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) setelah berlaku lebih kurang selama 15 tahun, dipembaharukan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH) yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya UUPLH ini pada 3 Oktober 2009 telah dirubah menjadi Undang-Undang wacana Perlindungan Dan Penyelesaian Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya UUPPLH. UUPPLH tersebut belaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu
aturan disebut kaderwet atau raamwet, alasannya hanya diatur ketentungan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksana.
Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemeritah Nomor 27 Tahun 2012 telah memutuskan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:
1. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memperlihatkan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk dipakai sebagai dasar penyusunan ANDAL.
2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.
3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belummemenuhi anutan teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.
6. Apabila dari dokumen AMDAL sanggup disimpulakan bahwa dampak negatif tidak sanggup ditanggulangi menurut ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya.
Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan pasal 16 UULH sanggup disimpulkan dua hal yaitu:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua planning acara itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
Untuk mengukur atau memilih dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai:
1. Besarnya jumlah insan yang akan terkena dampak planning perjuangan dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), perjuangan dan atau acara yang kemungkinan
sanggup menjadikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan acara yang akibatnya sanggup menghipnotis lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat menghipnotis pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau sumbangan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik
Jenis-jenis planning perjuangan dan/atau acara yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sanggup dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 wacana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Jenis perjuangan dan/atau acara wajib AMDAL ibarat pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan dan lain-lain.
2. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.
3. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.
4. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belummemenuhi anutan teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
5. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.
6. Apabila dari dokumen AMDAL sanggup disimpulakan bahwa dampak negatif tidak sanggup ditanggulangi menurut ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya.
Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan pasal 16 UULH sanggup disimpulkan dua hal yaitu:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
2. Tidak semua planning acara itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.
Untuk mengukur atau memilih dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai:
1. Besarnya jumlah insan yang akan terkena dampak planning perjuangan dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), perjuangan dan atau acara yang kemungkinan
sanggup menjadikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
4. Proses dan acara yang akibatnya sanggup menghipnotis lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat menghipnotis pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau sumbangan cagar budaya
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik
Jenis-jenis planning perjuangan dan/atau acara yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sanggup dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 17 tahun 2001 wacana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL. Jenis perjuangan dan/atau acara wajib AMDAL ibarat pertahanan dan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan dan lain-lain.
